Terlampir sebuah pemikiran tentang nasib warnet yang akan gulung tikar karena rencana Pemerintah/PLN melakukan peraturan penghematan listrik yg secara efektif menaikkan tarif rata2, dengan akibat memangkas profit margin mereka,
Ini sama dengan rencana Pemerintah/Pertamina untuk membuat peraturan penghematan BBM/bensin pada bulan mendatang, yg secara efektif akan menaikkan tarif rata2 BBM/bensin itu sendiri.
Apakah ini merupakan sebuah scenario yg terencana rapi, guna menghindari halangan dari DPR/masyarakat kalau pakai cara menaikkan harga tiap jenis BBM/bensin? Dalam kasus PLN/Listrik, pakai cara pembatasan pemakaian. kalau lebih, bayar mahal. Kesan kami, ini sebuah akal2an yg cerdik!
Yang akan terkena dampak langsung adalah para UKM, dan masyarakat kecil, sebab sumber daya mereka sangat terbatas.
Mengapa Pemerintah tidak pernah memikirkan berbagai alternatif lain agar tidak perlu ada kenaikan harga2 bensin,solar, minyak tanah, listrik, air dll?
Kok dalam benak Pemerintah yg terpikir hanyalah HARGA BBM NAIK, TARIF LISTRIK NAIK terus-terusan saja??
Jangan mengatakan bahwa harga BBM dan minyak tanah harus naik, sebab harga2 di LN sudah merangkah naik! Bukankah minyak bumi itu kita sedot dari bumi Negara Republik Indonesia, jadi soal harga2 LN naik bukan menjadi penyebab naiknya harga minyak ex Bumi Indonesia!
Soal alternatif agar tidak perlu ada kenaikan harga2 dan tarif adalah sbb:
- Minyak tanah dapat diganti dengan briket arang dari bahan sampah yg berlimpah produksi tiap kota. Pemerintah cukup mempelopori cara pembuatan briket arang ini dengan memberikan petunjuk dan instruksi di tiap kota di Indonesia, Biarkan muncul produsen2 lokal, yg sekaligus menciptakan enterpreneur2 lokal. Contoh yg sudah ada adalah di kota Ciamis, dengan peloipor pak Ujang, yg menjual briket batubara Rp 1.600/kg, jauh lebih murah dari pada harga minyak tanah atau Elpiji.
- Untuk penghematan penggunaan BBM untuk transportasi, saran kami adalah perluasan budaya kerja Teleworking atau Telcommuting, yang sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalan-jalan di kota besar, sebab dengan budaya kerja baru ini, maka akan makin jarang executives dan karyawan yang pergi kekantor untuk menyampaikan hasil kerja mereka. Mereka cukup memanfaatkan jaringan Broadband Internet (yang diramalkan sesuai MOU DEPKOMINFO dan The Habibie Center mencapai 20-juta pengguna tahun 2008 ini). Pagi tadi saya secara tidak sengaja bertemu dengan President & CEO PT INCO Indonesia, bapak Arief S. Siregar di lapangan golf Dago, setelah malamnya menghadiri acara mantu pak Cahyana. Pak Arief secara tegas menyatakan bahwa budaya kerja Teleworking/Telecommuting ini telah lama diterapkan di PT INCO Indonesia, seperti halnya di PT IBM Indonesia, Ernst & Young Consulting, PT Hewlett Packard Indonesia dan PT Microsoft Indonesia. Jaringan Broadband 3G dan 3,5G serta semi broadband (GPRS) telah tersebar luas di kota2 di Indonesia. Selain itu juga sudah cukup banyak tersedia warnet2 dan HotSpot yg berbayar maupun gratisan, sebagaimana hasil Diskusi Roundtable minggu lalu, yang ternyata tarif Internet Indonesia termasuk yg termurah di dunia. Kalau Perusahaan Asing/Konsultan Asing di Indonesia bisa menerapkan Teleworking/Telecommuting, mengapa BUMN, Swasta Indonesia dan Instansi Pemerintah tidak bisa??
- Tentang alternatif sumber daya listrik, ada dua alternatif. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan Energi Matahari yang berlimpah. Kalau kita produksi secara massal Solar Panel-Solar Panel, maka harganya bisa turun. Kalau setiap rumah di Indonesia dipasang Solar Panel, maka kebutuhan energi listrik dari PLN akan bisa sangat dikurangi, sehingga tidak perlu ada akal2an untuk menghemat listrik, yg ujung2nya hanyalah mencekik leher rakyat Indonesia.
- Alternatif kedua sumber daya listrik, adalah dengan memprodusir secara massal sumber daya listrik dari Fuel Cell, sehingga harga retailnya di Indonesia menjadi murah.Bahan bakunya adalah air (H2O) yang berlimpah. Saya pernah melihat referensi tentang hal ini di Internet. Info lengkapnya akan kami susulkan.
Silahkan ditanggapi, atau dilakukan langkah-langkah penerapannya di Indonesia.
Semoga memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia.
Kebijakan pemerintah akan memberikan disinsentif dan insentif dalam
pemakaian listrik juga akan berdampak besar pada beberapa usaha kecil
dan menengah yang sangat bergantung pada listrik. Beberapa pengusaha
bahkan mulai memikirkan untuk alih usaha karena tidak mudah melakukan
penghematan listrik.
Sesuai penggunaannya, kami menggunakan sambungan listrik 2.200 VA.
Tidak mungkin menghemat listrik. Tagihan pasti membengkak dan pendapatan akan turun drastis jika kebijakan baru PLN diterapkan. Mungkin usaha kami ini harus ditutup dulu,” kata Andika, pemilik warung internet (warnet) di Jalan Kimia, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
Memes Then (38), pengusaha fotokopi di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, mengatakan, jika pengeluaran untuk listrik naik terus, entah karena kenaikan tarif maupun disinsentif, biaya operasional pasti membengkak.
Padahal kalau kami kena pemadaman listrik, kami rugi besar. Dan, PLN tidak mau menanggung kerugian kami,” ungkap Memes. Dia mencontohkan,
dalam satu hari dia harus membayar upah pegawai Rp 50.000. Karena dia
memiliki 17 pegawai, maka setiap hari dia harus merogoh kocek Rp 850.000. Upah ini harus tetap ia bayarkan karena usahanya tidak berjalan bukan karena kesalahan pegawai.
Menurut Andika, rata-rata setiap hari terdapat 10 komputer yang efektif digunakan. Setiap komputer dinyalakan tanpa henti selama sekitar 10 jam.
Omzet per hari mencapai Rp 500.000. Sebanyak 5-7 persen dari omzet
tersebut untuk membayar listrik. Padahal, Andika harus membayar upah
tiga pegawai, sewa tempat, langganan sambungan internet, dan perawatan
peralatan. (SF/NEL/ARN)
Komentar Terakhir